gubernur provinsi sulawesi utara (sulut), sinyo h sarundajang, mendukung zona bebas korupsi di indonesia timur yang penandatangannya ingin diselenggarakan dalam daerah ini.
seluruh pimpinan juga pegawai pada jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan sulut dan berintegritas serta bebas korupsi, tutur gubernur dalam manado, rabu.
gubernur yakin dengan misi membangun tanpa korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) yang memberikan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel dan melayani dapat diimplementasikan.
dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi merupakan pengaplikasian instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Informasi Lainnya:
gubernur dua kali menjabat ini mengatakan pemprov sulut terus melakukan pembenahan sebagaimana tuntutan ajaran, bahkan dalam bidang percepatan reformasi birokrasi sudah dilaksanakan pilihan cara semisal pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi juga wilayah birokrasi bersih serta melayani.
badan kepegawaian daerah dan bersentuhan langsung dengan pegawai telah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur yang bermuara dalam pelayanan penduduk, serta penyempurnaan peraturan yang pergi dari ajaran tertinggi, ujarnya.
pemegang sertifikat development administration university birmingham inggris ini menilai, dengan ditetapkannya zona integritas dibuat bentuk komitmen kepala daerah serta jajarannya, akan kian mewujudkan birokrasi yang bersih dari kkn serta politisasi.
selain itu, selama menyerahkan pelayanan seorang birokrat berkompeten pada tugas juga tanggung jawab yang diemban, menerima masyarakat dan dunia usaha juga investasi.
reformasi birokrasi yang digaungkan di ini prinsipnya bukanlah suatu situs melainkan suatu gerakan memindahkan para birokrat dari zona nyaman menuju zona murah. hal ini ditujukan untuk berubahnya pelaksanaan peran juga fungsi birokrasi dengan tepat, bersegeralah dan konsisten, katanya.
dia menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dengan web peningkatan transparansi juga akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi.
integritas adalah suatu konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. pada etika, integritas dianggap sebagai kejujuran juga kebenaran dan merupakan akurasi dari tindakan seseorang, katanya.